Beranda > Tak Berkategori > KEBIJAKAN MONETER INDONESIA PASCA KRISIS SUBPRIME MORTGAGE DI US

KEBIJAKAN MONETER INDONESIA PASCA KRISIS SUBPRIME MORTGAGE DI US

Sebuah analisis mengenai dampak krisis Sub-Prime Mortgage di U.S dan kebijakan moneter yang dijalankan di Indonesia serta evaluasinya.

  1. I. PENDAHULUAN

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan tindakan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan peneglolaan ekonomi makro (output, harga, dan pengangguran) dengan cara mempengaruhi situasi makro melalui pasar uang atau dengan kata lain melalui proses penciptaan uang atau jumlah uang yang beredar (Bramantyo, 2006). Bank sentral selaku pemegang otoritas moneter memiliki beberapa instrumen untuk menjalankan kebijakan moneternya, antara lain:

  1. Operasi pasar terbuka

Operasi Pasar Terbuka (OPT) adalah kegiatan bank sentral melakukan jual beli surat-surat berharga jangka pendek dalam rangka mengatur jumlah uang beredar atau suku bunga jangka pendek.

  1. Cadangan wajib minimum

Cadangan wajib minimum atau reserve management adalah ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank untuk memelihara sejumlah alat-alat likuid (reserve) sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya.

  1. Fasilitas diskonto

Fasilitas diskonto atau discount rate policy adalah kebijakan moneter dalam mempengaruhi jumlah uang beredar melalui pengaturan suku bunga pemberian kredit bank sentral kepada bank-bank

  1. Imbauan

Bank sentral member imbauan kepada perbankan untuk melakukan langkah tertentu yang dibutuhkan.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia, selaku bank sentral di Indonesia, mempunyai peran tunggal yaitu mencapai dan memlihara kestabilan nilai rupiah. Terminologi kestabilan nilai rupiah mempunyai dua arti, antara lain kestabilan internal, yaitu kestabilan harga, dan kestabilan eksternal, yaitu kestabilan nilai tukar terhadap mata uang asing. Dengan system nilai tukar rupiah mengambang, secara implicit tujuan kebijakan moneter di Indonesia adalah menjaga kestabilan harga. Dengan kata lain, inflasi merupakan sasaran tunggal dari Bank Indonesia.

Krisis Sub-Prime di Amerika Serikat

Di tahun 2003, Joseph E. Stiglitz yang merupakan pemenang nobel ekonomi tahun 2001 menyatakan bahwa perekonomian Amerika Serikat memperlihatkan perkembangan yang tidak sehat dan berpotensi memicu resesi. Tingkat suku bunga yang relatif sangat rendah waktu itu, pengaturan moneter yang terlalu longgar, dan ketergantungan pertumbuhan ekonomi pada sektor properti menjadi penyebabnya.  Tidak ada yang menyangka jika 5 tahun kemudian Amerika Serikat (dan juga dunia) menghadapi ancaman depresi secara global di abad 21.

Petaka krisis dimulai ketika adanya kekhawatiran akan terjadinya resesi global setelah peristiwa penyerangan World Trade Center (WTC) oleh teroris pada 11 September 2001. WTC, yang merupakan salah satu tempat bermarkas bagi institusi keuangan global, runtuh dan memberikan implikasi yang cukup luas bagi bisnis global, salah satunya adalah keraguan dunia bahwa Amerika adalah tempat aman untuk berinvestasi dan melakukan aktivitas bisnis.

Fed sebagai pemegang otoritas moneter Amerika segera mengambil kebijakan untuk memangkas suku bunga hingga di bawah 2% dari tahun 2001 sampai 2004 demi kestabilan mata uang dollar dan menjaga dana supaya tidak lari dari Amerika. Dengan kebijakan suku bunga pinjaman berada pada level yang sangat rendah, Amerika cukup berhasil dalam mencegah agar pembangunan di sektor riil tidak berhenti pasca serangan. Sektor perekonomian yang sangat berkembang waktu itu adalah sektor perumahan dan Fed pun mendapat pujian dari banyak negara karena langkah cepat dan tepat yang diambilnya pada saat itu untuk mencegah resesi.

Namun di balik kesuksesan sementara itu, terdapat celah yang belum disadari waktu itu yang sangat berpotensi menimbulkan resesi di beberapa tahun ke depan. Tingkat suku bunga yang sangat rendah ditambah dengan regulasi bidang perkreditan yang sangat lemah membuat perkembangan sektor perumahan yang sangat pesat menjadi bola liar yang tidak bisa dikendalikan. Rendahnya acuan suku bunga pinjaman dari Fed membuat perbankan Amerika bersemangat mengucurkan kredit perumahan kepada rakyat Amerika yang sangat familiar dengan hal properti. Yang menjadi masalah, pemberian kredit perumahan ini tidak dibarengi dengan regulasi dan pengawasan yang ketat sehingga banyak kredit yang diberikan termasuk dalam tingkatan sub-prime (tingkat gagal bayar tinggi) yang tentunya sangat beresiko. Selain itu, terdapat produk-produk turunan (derivative) berbasiskan perumahan seperti CDS (Credit Default Swap) atau CDO (Collateralized Debt Obligation) yang dikeluarkan perusahaan asuransi sejak tahun 2001. Produk tersebut adalah jaminan jika terjadi gagal bayar oleh debt issuer. CDS, menurut Kompas tanggal 10 Agustus 2008, memiliki kapitalisasi yang sangat besar mencapai USD 68 trilyun.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi global, terutama perekonomian di negara berkembang seperti India dan Cina yang membutuhkan banyak suplai energi dan bahan-bahan tambang untuk pembangunan dalam negeri mereka memacu kenaikan harga-harga komoditas dunia. Dengan tekanan inflasi yang dihadapi dunia, termasuk Amerika, Fed pun mulai mengubah kebijakannya dengan menaikkan suku bunga secara bertahap hingga 5.25%, dan krisis pun terjadi. Banyak kreditur dari golongan sub-prime yang mengalami kesulitan membayar tagihan kredit perumahan mereka dan akhirnya terjadi kemacetan pembayaran dalam skala yang sangat besar. Kerugian besar-besaran pun terjadi pada perusahaan-perusahaan pembiayaan di Amerika, dan banyak bank-bank yang terlibat, baik bank Amerika ataupun bank dari seluruh dunia, yang turut menanggung krisis di Amerika ini.

  1. II. DAMPAK SUB-PRIME MORTGAGE DI AMERIKA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Sebenarnya selama kurang lebih setahun sejak Amerika diketahui mengalami masalah dengan sub-prime mortgage, respon dunia atau dampak pengaruhnya belum begitu intensif. Namun setelah peristiwa jatuhnya Lehman Brothers pada September 2008, semua negara baru menyadari potensi bahaya yang sangat besar yang mengancam sehingga mengakibatkan ekspektasi jatuhnya perekonomian dunia atas dasar ekspektasi jatuhnya harga saham-saham dunia, ekspektasi terjadinya gejolak depresiasi mata uang yang tajam, aktivitas ekspor dan impor yang menurun, dan lain-lain.

Dampak Terhadap Harga Saham dan Obligasi

Pengaruh krisis sub-prime dapat dilihat dari melemahnya harga saham perbankan di seluruh dunia. Banyak bank-bank di dunia (Australia, Cina, India, Taiwan, dan lain-lain) yang memiliki surat hutang sub-prime mortgage ini dan para pelaku pasar sangat khawatir dengan bermasalahnya bank-bank ini akan berpengaruh terhadap lesunya perekonomian dunia.

Aksi jual saham-saham perbankan di dunia juga berimbas ke Indonesia. Meskipun perbankan Indonesia tidak ada yang memiliki surat hutang sub-prime mortgage tersebut (Bank Indonesia melarang pembelian surat hutang berperingkat rendah), dan karena harga saham perbankan di negara-negara tetangga jatuh, banyak investor asing menjual saham perbankan dan nonperbankan di Indonesia. Aksi ini juga banyak diikuti investor lokal, yang didukung oleh fakta bahwa harga saham dan obligasi di Indonesia sudah naik cukup tinggi, sehingga investor melakukan aksi ambil untung. Akibatnya, harga saham dan obligasi pun turun. Kepemilikan asing pada Surat Utang Negara (SUN) dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) menurun tajam pada bulan Juli dan Agustus 2007. Mereka mengalihkan dana mereka pada equity atau risk free treasury bill. Pada bulan Agustus 2007, harga-harga saham di BEJ (Bursa Efek Jakarta) mengalami koreksi, akibat masih berlanjutnya tekanan di bursa Wall Street dan regional, menyusul meluasnya dampak krisis sub-prime mortgage di dunia. Banyaknya koreksi mengakibatkan IHSG turun 89,112 poin atau 4,11 % pada satu jam pertama perdagangan tanggal 15 Agustus 2007. Hitungan suku bunga bagi surat berharga utang yang membayar pendapatan tetap (fixed income securities) akan naik. Penurunan harga sekuritas-sekuritas dapat mengakibatkan kerugian (capital loss) yang dapat menggerus modal perusahaan, dan bagi bank hal ini akan menurunkan modal dan Capital Adequacy Ratio (CAR) yang merupakan sebuah indikator sehat atau tidaknya sebuah bank. Bagi individu, kekayaan yang mereka simpan dalam bentuk sekuritas akan terkikis habis.

Dampak Terhadap Nilai Tukar Rupiah

Krisis sub-prime mortgage yang melanda Amerika Serikat meluas ke berbagai negara di dunia. Indonesia pun merasakan imbasnya. Pintu masuk dampak krisis bukanlah terletak pada ambruknya IHSG sebagai indikator pasar modal di Indonesia. Menurut Jusuf Kalla (wakil presiden Indonesia saat itu), Bursa Efek Jakarta hanya mencakup 0,5% dari kapitalisasi ekonomi Indonesia.



Dampak krisis sub-prime mortgage di Amerika Serikat masuk terutama melalui mekanisme nilai tukar Rupiah. Adanya penarikan dana besar-besaran dalam valas (khususnya USD) oleh lembaga keuangan kreditor dan investor di Amerika Serikat menyebabkan kenaikan yang cukup besar terhadap permintaan valas (khususnya USD). Rupiah pun mengalami depresiasi yang sangat tajam terhadap USD. Bahkan, nilai tukar Rupiah sempat mencapai Rp. 12.900/USD pada November 2008.

Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap USD tentu saja sangat memberatkan aktivitas impor Indonesia, terutama impor barang elektronik, komoditas pertanian, ataupun barang otomotif yang harganya menjadi lebih mahal. Sektor produksi juga terpengaruh dikarenakan pembelian alat-alat produksi impor yang semakin mahal dan juga pembayaran dari hutang-hutang yang jatuh tempo. Di sisi ekspor, meskipun Dollar menguat terhadap Rupiah, bukan berarti hal tersebut mutlak menggembirakan karena meskipun harga barang ekspor lebih murah, daya beli negara tujuan (AS) pun melemah karena bank dan sumber pembiayaan di AS mengalami kesulitan likuiditas sehingga tidak dapat menyalurkan kredit dengan lancar.

III. KEBIJAKAN MONETER INDONESIA

Dengan adanya ancaman nilai tukar Rupiah yang terus melemah, pemerintah melakukan kebijakan untuk meredam arus depresiasi Rupiah sehingga nilai tukarnya tidak semakin anjlok. Pemerintah membentuk sebuah tim yang terdiri dari Boediono (Gubernur Bank BI), Sri Mulyani (Menko Perekonomian), serta Miranda S. Goeltoem (Deputi Gubernur Senior BI) untuk menanggulangi krisis global tersebut. Dalam merumuskan langkah-langkah, tiga ekonom tersebut menilai bahwa sector moneter adalah sector paling urgent untuk diselamatkan. Maka dari itu, BI pun secara bertahap mulai menaikkan tingkat suku bunganya sejak bulan Mei 2008. Kebijakan ini banyak menuai kritik dari kalangan ekonom maupun pengusaha di media massa. Mereka menilai justru kenaikan BI rate akan memperlemah sektor riil ekonomi Indonesia karena bunga kredit akan membebani dunia usaha. Selain itu, langkah yang ditempuh BI dalam menaikkan tingkat suku bunga ini juga berbeda dengan kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara lain. Umumnya dalam kondisi krisis, negara-negara di dunia terutama Amerika Serikat melalui Federal Reserve dan negara-negara di Eropa melakukan kebijakan moneter dengan menurunkan tingkat suku bunga. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan tingkat pemberian kredit kepada dunia usaha sehingga mendorong sektor riil dapat tetap tumbuh yang pada akhirnya akan memperkuat perekonomian nasional.

Pemerintah juga memutuskan untuk menaikkan jaminan atas deposito hingga senilai dua milyar dan juga menaikkan Giro Wajib Minimum (GWM). Hal ini terutama untuk menyerap dana dari masyarakat dan meningkatkan likuiditas perbankan.

Langkah-langkah lain yang ditempuh BI bersama pemerintah adalah:

• Pada tanggal 16 September 2008, BI meneluarkan kebijakan untuk menjaga kecukupan likuiditas di industri perbankan yang terdiri atas: menurunkan O/N Repo Rate dari semula BI Rate plus 300 bps menjadi BI Rate plus 100 bps, menyesuaikan FASBI Rate dari semula BI Rate minus 200 bps menjadi BI Rate minus 100 bps, dengan demikian koridor suku bunga O/N akan menjadi simetris dengan BI Rate ± 100 bps

• Pada tanggal 23 September 2008 BI Perpanjangan jangka waktu FTO oleh BI untuk membantu manajemen likuiditas perbankan

• Pada tanggal 9 Okt 2008 BI melakukan Perubahan Ketentuan dalam Pencatatan Efek Bersifat Hutang

• Pada tanggal 13 Okt 2008 pemerintah mengeluarkan Perppu tentang BI dan LPS

10 Langkah SBY

Pada Sidang Kabinet Paripurna hari Senin, 06 Oktober 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan 10 langkah yang harus ditempuh oleh Indonesia dalam menghadapi krisis yang mengancam perekonomian Indonesia.

Pertama, Presiden meminta agar dalam menghadapi krisis global, semua stakeholder harus terus memupuk rasa optimisme dan saling bekerjasama sehingga bisa tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

Kedua, pertumbuhan ekonomi sebesar 6% harus terus dipertahankan dengan terus mencari peluang ekspor dan investasi, serta mengembangkan perekonomian domestik.

Ketiga, mengoptimalkan APBN 2009 untuk terus memacu pertumbuhan dengan tetap memperhatikan ‘social safety net’, dengan sejumlah hal yang harus diperhatikan, yaitu infrastruktur, alokasi penanganan kemiskinan, ketersediaan listrik serta pangan dan BBM. Selain itu, efisiensi penggunaan anggaran APBN maupun APBD khususnya untuk peruntukan konsumtif juga harus dilakukan.

Keempat, kalangan dunia usaha harus tetap mendorong sektor riil agar dapat bergerak dengan dorongan BI dan perbankan nasional harus membangun sistem agar kredit bisa mendorong sektor riil. Sedangkan pemerintah akan memberikan insentif dan kemudahan secara proporsional.

Kelima, yang diperintahkan Presiden yaitu semua pihak agar lebih kreatif menangkap peluang di masa krisis antara lain dengan mengembangkan pasar di negara-negara tetangga di kawasan Asia yang tidak secara langsung terkena pengaruh krisis keuangan AS.

Keenam, menggalakkan kembali penggunaan produk dalam negeri sehingga pasar domestik akan bertambah kuat.

Ketujuh, memperkuat kerjasama lintas sektor antara pemerintah, Bank Indonesia, dunia perbankan serta sektor swasta, sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat

Kedelapan, Presiden juga mengajak semua kalangan untuk menghindari sikap ego-sentris dan memandang remeh masalah – business as usual – yang dihadapi. Menurutnya, dalam menghadapi permasalahan semua pihak memiliki porsi masing-masing untuk bersama-sama menyelesaikan masalah. Kesemuanya harus bekerja sama dan tidak boleh saling mengandalkan.

Kesembilan, Kepala Negara mengingatkan 2009 merupakan tahun politik dan tahun pemilu, kaitannya dengan upaya menghadapi krisis keuangan AS adalah memiliki pandangan politik yang non partisan serta mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan maupun pribadi termasuk dalam kebijakan-kebijakan politik.

Hal yang terakhir atau poin kesepuluh semua pihak diharapkan melakukan komunikasi yang tepat dan baik pada masyarakat. Tak hanya pemerintah dan kalangan pengusaha serta perbankan, Kepala Negara juga memandang peran pers dalam hal ini sangat penting karena memiliki akses informasi pada masyarakat.

Efektivitas Kebijakan Moneter Indonesia terhadap Nilai Tukar dan Inflasi

Kebijakan kenaikan tingkat suku bunga pada awalnya menimbulkan banyak kontroversi terkait dengan pandangan bahwa kenaikan ini akan memperlemah dunia usaha akibat melonjaknya tingkat bunga kredit. Namun, sesuai dengan prioritas yang ditetapkan pemerintah dan BI sejak awal untuk memperkuat sector moneter, kebijakan ini membuahkan hasilnya. Dengan tingkat suku bunga yang tinggi, BI berhasil menarik masyarakat untuk menyimpan dana mereka di bank. Mulai pertengahan tahun 2009, nilai tukar Rupiah cenderung semakin menguat terhadap Dollar secara konsisten.

Dengan menguatnya nilai Rupiah terhadap Dollar tentu saja memperkuat perdagangan impor karena harga-harga barang impor menjadi relatif lebih murah. Dengan harga-harga barang impor yang lebih murah, para produsen di Indonesia dapat lebih leluasa dalam menetapkan dan menekan harga barang produksinya, sehingga besaran inflasi dapat diminimalkan.

Seperti terlihat dalam grafik, inflasi sempat membumbung tinggi pada pertengahan tahun 2008 mencapai dua digit (tertinggi pada bulan September 2008 sebesar 12,14%), dan kemudian turun menjadi di bawah 10% mulai awal tahun 2009 seiring dengan menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar dan terus turun tajam hingga di bawah 5% sejak Juni 2009. Dengan demikian tujuan BI untuk mengendalikan inflasi relatif sudah tercapai (sejak awal 2009) dengan kebijakan kenaikan tingkat suku bunga yang dimulai pertengahan tahun 2008.

Setelah melihat kondisi di akhir tahun 2008 dan awal tahun 2009 yang relatif membaik (nilai Rupiah mulai menguat dan tingkat inflasi mulai dapat ditekan), Bank Indonesia mulai menurunkan suku bunga secara bertahap sampai dengan 6,50% pada bulan Agustus 2009. Hal ini tentu saja untuk mendukung dan lebih menggairahkan sector riil Indonesia.

Kesimpulan

Krisis sub-prime mortgage di Amerika telah mengancam kondisi perkonomian di Indonesia melalui nilai Rupiah yang mengalami depresiasi terhadap Dollar dan mengakibatkan kenaikan inflasi. Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter di Indonesia berusaha menyelamatkan ekonomi Indonesia dengan mencegah kenaikan inflasi yang terus terjadi. Dalam usahanya menekan inflasi, BI memprioritaskan sector moneter yang mereka nilai lebih memiliki tingkat urgensi dibanding dengan sector riil. Dalam hal ini, BI memfokuskan diri untuk menyelamatkan nilai tukar Rupiah yang anjlok akibat tekanan capital outflow dengan menaikkan tingkat suku bunga. Segala kebijakan-kebijakan operasional yang dilakukan diarahkan untuk mencapai target tingkat suku bunga yang telah ditetapkan di samping kebijakan-kebijakan lainnya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan

Dalam beberapa bulan, kebijakan kenaikan tingkat suku bunga berhasil memulihkan nilai Rupiah dan menurunkan tingkat inflasi. Setelah kondisi moneter mulai membaik, BI pun mulai menurunkan tingkat suku bunga untuk mendukung perkembangan sector riil.

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: